Wahidah, Khoirul and Widiastuti, Nur (2018) EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) DI KABUPATEN MAGELANG. In: SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2018 : Membangun Green Entrepreneur Solusi Bonus Demografi Indonesia. STIE Widya Wiwaha, pp. 205-213. ISBN 978-602-51174-1-1
Text
view_usp=sharing Download (64kB) |
Abstract
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya mengatur tentang dialihkannya PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah, merupakan salah satu perubahan kebijakan fiskal yang cukup fundamental bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemungutan PBB P-2. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Proses deskripsi data pada dasarnya meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan pajak masih ada kegiatan yang belum disusun SOP nya, sedangkan SOP Tata Cara Penagihan PBB belum mengatur tentang penyampaian surat tagihan bagi wajib pajak yang belum membayar setelah jatuh tempo serta pada pelaksanaannya surat tagihan pajak belum disampaikan ke semua wajib pajak yang belum membayar setelah jatuh tempo. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Magelang sudah efektif dan efisien. Beberapa faktor yang mendukung pemungutan PBB P-2 antara lain adanya reward dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, tersedianya data piutang per wajib pajak dan sarana prasarana yang memadai. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak, data base PBB P-2 tidak valid, keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur, belum adanya sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2, penyalahgunaan uang setoran PBB-P2, kurangnya motivasi petugas pemungut desa, kurangnya petugas bank persepsi, pengelolaan setoran PBB-P2 masih dilakukan dengan sistem single host. Kata kunci: evaluasi pemungutan PBB P-2, efektivitas dan efisiensi, faktor pendukung dan penghambat.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | C. Magister Manajemen > Manajemen Keuangan Publik |
Divisions: | S2 Manajemen |
Depositing User: | Perpus MM STIE Widya Wiwaha |
Date Deposited: | 03 Mar 2021 02:58 |
Last Modified: | 19 Aug 2021 03:54 |
URI: | http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1472 |
Actions (login required)
View Item |