EVALUASI SISTEM PENATAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

Nusanto, Andhi Bangkit and Lantara, I Wayan Nuka and Sutrischastini, Ary (2019) EVALUASI SISTEM PENATAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI. Tesis thesis, STIE Widya Wiwaha.

Preview	Text 171103444 ANDHI BANGKIT NUSANTO 1-3.pdf Download (330kB) | Preview
	Text 171103444 ANDHI BANGKIT NUSANTO 4-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengevaluasi sistem penataan barang milik daerah yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2) mengidentifikasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem penataan barang milik daerah, 3) mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan sistem penataan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kasubag Umum, Pengurus Barang Pengguna serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Sistem penataan barang milik daerah yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan dengan baik mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem penataan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi adalah : (a) sistem perencanaan yang tidak sesuai maping dalam impelementasinya, sehingga banyak barang yang tidak sesuai spesikasi yang diharapkan; (b) besaran anggaran yang kurang maksimal dalam pembelian pengadaan barang tersebut, sehingga hasil kurang maksimal; (c) kurangnya koordinasi PPK dengan petugas pengurus barang sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan secara maksimal; (d) ketidakcocokan pencatatan barang milik daerah yang disajikan di aplikasi Simbada; (e) barang yang sudah terlanjur di puskesmas tidak bisa dilakukan penghapusan karena terbentur dengan aturan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3) Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan sistem penataan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi adalah : (a) dilakukan evaluasi dan monitoring kinerja dalam manajemen penataan asset di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas; (b) kerjasama yang solid antara Pengguna Anggaran, PPK, Pengurus Barang, sekaligus Tim PPHP; (c) perlu disusun pakta integritas seluruh pihak terkait penataan barang milik daerah guna sinergitas komitmen; (d) pergantian aplikasi Simbada yang baru, guna menghindari terjadi kesalahan dan kerusakan aplikasi tersebut; (e) selalu mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai payung hukumnya. Kata kunci : sistem penataan, barang milik daerah, hambatan, upaya.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Subjects:	C. Magister Manajemen > Manajemen Rumah Sakit
Divisions:	S2 Manajemen
Depositing User:	Perpus MM STIE Widya Wiwaha
Date Deposited:	13 Aug 2019 06:10
Last Modified:	13 Aug 2019 06:10
URI:	http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/798

Actions (login required)

View Item